Umat Terbesar, Mengapa Belum Menjadi Kekuatan Terbesar?

MediaBantenCyber.co.id (MBC), Opini— Indonesia dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Secara demografis, fakta ini seharusnya menjadi modal yang luar biasa besar. Jumlah umat yang besar mestinya mampu melahirkan kekuatan sosial, ekonomi, politik, intelektual, dan kebudayaan yang turut menentukan arah kemajuan bangsa.

Namun, besarnya jumlah tidak selalu berbanding lurus dengan besarnya pengaruh.

Inilah paradoks yang patut direnungkan. Mengapa umat yang secara jumlah merupakan mayoritas besar belum sepenuhnya menjelma menjadi kekuatan terbesar dalam membangun kemajuan? Mengapa potensi yang demikian luas belum seluruhnya berubah menjadi keunggulan institusional, kemandirian ekonomi, penguasaan ilmu pengetahuan, dan kepemimpinan peradaban?

Pertanyaan ini tentu tidak dimaksudkan untuk meragukan besarnya kontribusi umat Islam terhadap Indonesia. Dalam sejarah bangsa, umat Islam memiliki peran yang sangat besar dalam perjuangan kemerdekaan, pendidikan, pembangunan sosial, kehidupan ekonomi, dan pembentukan karakter kebangsaan.

Namun, justru karena modal tersebut begitu besar, kita perlu bertanya lebih jauh: apakah potensi yang dimiliki telah dikelola secara optimal untuk menghadirkan kemajuan yang lebih besar?

Jumlah Besar Tidak Otomatis Menjadi Kekuatan

Dalam kehidupan politik, realitas tersebut dapat dilihat dari berbagai fenomena elektoral sejak era Reformasi. Akumulasi suara partai-partai yang secara eksplisit mengusung identitas atau aspirasi Islam belum pernah sepenuhnya mencerminkan besarnya populasi Muslim Indonesia.

Namun, persoalannya tidak sesederhana mengapa umat Islam tidak memilih partai Islam.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah politik Islam telah berhasil menawarkan sesuatu yang melampaui identitas. Apakah partai dan kekuatan politik yang membawa aspirasi Islam telah cukup meyakinkan masyarakat bahwa mereka memiliki visi, kapasitas, dan rekam jejak yang unggul dalam menyelesaikan persoalan bangsa?

Masyarakat Indonesia semakin rasional dan kompleks dalam menentukan pilihan politik. Identitas agama tetap memiliki arti penting, tetapi bukan satu-satunya pertimbangan. Publik juga melihat integritas, kompetensi, kualitas kepemimpinan, rekam jejak, tata kelola, serta kemampuan menghadirkan solusi terhadap persoalan nyata.

Karena itu, politik Islam tidak cukup berhenti pada representasi simbolik.

Politik Islam harus membuktikan bahwa nilai-nilai yang diperjuangkannya dapat diterjemahkan menjadi pemerintahan yang bersih, kebijakan yang adil, ekonomi yang produktif, pendidikan yang berkualitas, pelayanan publik yang baik, dan kepemimpinan yang amanah.

Masyarakat tidak hanya membutuhkan identitas. Mereka membutuhkan manfaat.

Pelajaran Ibnu Khaldun: Ketika Solidaritas Tidak Menjadi Kekuatan

Ibnu Khaldun memberikan pelajaran penting melalui konsep ‘ashabiyyah, yakni kekuatan solidaritas sosial yang menjadi salah satu fondasi lahir dan tumbuhnya sebuah peradaban.

‘Ashabiyyah bukan fanatisme sempit. Ia adalah kemampuan sebuah kelompok untuk membangun kebersamaan, kepercayaan, disiplin, serta kesediaan memperjuangkan tujuan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi dan kelompok.

Dalam konteks Indonesia, persoalan utama umat Islam sesungguhnya bukan kekurangan jumlah. Indonesia memiliki jumlah penduduk Muslim yang besar, jaringan organisasi yang luas, ribuan pesantren dan lembaga pendidikan, perguruan tinggi, lembaga filantropi, pelaku ekonomi, serta sumber daya manusia yang tersebar di berbagai bidang.

Masalahnya adalah bagaimana seluruh potensi tersebut dapat saling terhubung dan bergerak menuju tujuan bersama.

Organisasi sering berjalan dengan agenda masing-masing. Partai-partai bersaing dalam kontestasi politik. Lembaga pendidikan tumbuh dalam jumlah besar, tetapi belum seluruhnya terintegrasi dalam ekosistem pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi nasional. Potensi ekonomi umat pun masih membutuhkan penguatan agar mampu membentuk jaringan ekonomi yang lebih produktif dan mandiri.

Akibatnya, energi besar sering kali terfragmentasi.

Padahal, jumlah hanya akan menjadi kekuatan apabila disertai organisasi yang kuat, kepemimpinan yang visioner, institusi yang sehat, serta tujuan bersama yang jelas.

Di sinilah pesan Al-Qur’an tentang persatuan menjadi sangat relevan:

“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai…” (QS. Ali ‘Imran: 103).

Persatuan bukan sekadar slogan. Persatuan adalah energi strategis. Tanpa kemampuan membangun kerja sama dan konsolidasi, potensi sebesar apa pun akan sulit menjelma menjadi kekuatan yang efektif.

Dari Politik Identitas Menuju Politik Kemanfaatan

Tantangan terbesar politik Islam Indonesia pada masa depan adalah melakukan perubahan orientasi.

Identitas tidak harus ditinggalkan. Identitas adalah bagian dari keyakinan dan nilai. Namun, identitas tidak boleh menjadi satu-satunya substansi politik.

Politik Islam harus bergerak menuju politik kemanfaatan.

Ukuran keberhasilan tidak hanya terletak pada seberapa kuat simbol Islam ditampilkan dalam ruang politik, melainkan seberapa besar nilai Islam diterjemahkan menjadi kemaslahatan yang nyata.

Apakah politik mampu mengurangi kemiskinan? Apakah ia mampu menciptakan lapangan kerja? Apakah pendidikan menjadi lebih baik dan terjangkau? Apakah korupsi dapat diberantas? Apakah ekonomi rakyat semakin kuat? Apakah lingkungan dapat dilindungi? Apakah generasi muda memperoleh kesempatan untuk berkembang?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang harus dijawab.

Dalam perspektif Islam, orientasi tersebut dapat dibangun melalui kerangka maqashid al-syari’ah. Tujuan syariat tidak hanya berkaitan dengan aspek ritual, tetapi juga perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam perkembangan pemikiran kontemporer, orientasi itu juga mencakup martabat manusia, keadilan sosial, kebebasan yang bertanggung jawab, serta keberlanjutan lingkungan.

Apabila paradigma ini diterapkan dalam politik, maka persoalan kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, transformasi digital, kerusakan lingkungan, dan korupsi bukan sekadar persoalan administratif.

Semuanya merupakan bagian dari amanah untuk mewujudkan kemaslahatan.

Inilah makna siyasah al-mashlahah: politik yang menjadikan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat sebagai orientasi utama.

Piagam Madinah dan Politik Kebangsaan

Politik Islam yang berorientasi pada kemajuan juga harus berjalan seiring dengan komitmen kebangsaan.

Rasulullah SAW memberikan teladan melalui Piagam Madinah, yang menunjukkan bagaimana kehidupan bersama dibangun atas dasar kesepakatan, keadilan, perlindungan terhadap warga, penghormatan terhadap keberagaman, dan tanggung jawab bersama.

Pelajaran terpentingnya adalah bahwa identitas keagamaan dan kehidupan kebangsaan tidak harus dipertentangkan.

Dalam konteks Indonesia, politik Islam harus menjadi kekuatan yang memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia, memperkuat Pancasila sebagai konsensus kebangsaan, serta mengisi demokrasi dengan nilai amanah, kejujuran, musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab.

Kemuliaan atau ‘izzah umat tidak diukur dari kemampuan mendominasi kelompok lain. Kemuliaan umat justru tercermin dalam kemampuan memberikan kontribusi.

Umat yang kuat adalah umat yang melahirkan ilmuwan, teknokrat, pendidik, wirausahawan, negarawan, dan pemimpin yang berintegritas.

Umat yang besar harus mampu menjadi penggerak kemajuan ilmu pengetahuan, penguat ekonomi rakyat, pelopor pelayanan sosial, dan penjaga moralitas publik.

Mengubah Potensi Menjadi Kemajuan

Indonesia sedang menuju satu abad kemerdekaan pada 2045. Momentum tersebut harus menjadi horizon baru bagi seluruh kekuatan bangsa, termasuk politik Islam.

Sudah waktunya kita melampaui cara pandang politik yang hanya berorientasi pada kemenangan lima tahunan. Politik harus memiliki visi jangka panjang.

Pertanyaan yang perlu dijawab bukan hanya siapa yang memenangkan pemilu berikutnya, tetapi Indonesia seperti apa yang hendak dibangun untuk generasi mendatang.

Bagi politik Islam, agenda besar itu seharusnya mencakup pembangunan manusia unggul, penguasaan sains dan teknologi, penguatan ekonomi produktif, pengembangan industri halal, reformasi pendidikan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta pembentukan birokrasi yang bersih dan profesional.

Yang paling penting adalah membangun kepemimpinan yang memiliki tiga kekuatan sekaligus: integritas, kompetensi, dan visi.

Apabila umat Islam mampu mengelola jumlah besar tersebut melalui institusi yang kuat, pendidikan yang unggul, ekonomi yang produktif, ilmu pengetahuan yang maju, dan kepemimpinan yang berintegritas, maka mayoritas demografis akan benar-benar berubah menjadi kekuatan kemajuan.

Sebaliknya, apabila energi umat terus tersandera oleh konflik internal, fragmentasi kepentingan, persaingan tanpa visi, dan pragmatisme jangka pendek, maka jumlah besar hanya akan menjadi statistik.

Sejarah telah berulang kali menunjukkan bahwa kejayaan suatu umat tidak ditentukan oleh banyaknya pengikut semata.

Jumlah melahirkan potensi. Persatuan mengubah potensi menjadi kekuatan. Ilmu dan institusi mengubah kekuatan menjadi kemajuan. Sementara kepemimpinan yang amanah memastikan bahwa kemajuan tersebut menjadi kemaslahatan bagi semua.

Inilah tantangan besar umat Islam Indonesia: bukan lagi sekadar menjadi umat terbesar dalam jumlah, tetapi menjadi kekuatan terbesar dalam menghadirkan ilmu, keadilan, kemajuan, dan kemanfaatan.

Sebab pada akhirnya, ukuran sebuah peradaban bukanlah seberapa besar jumlah orang yang berada di dalamnya, melainkan seberapa besar manfaat yang mampu dihadirkannya bagi kehidupan bersama.

Penulis: Zaenal Abidin Syuja’i, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (PBMA), Anggota Komisi Fatwa MUI, dan Anggota Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).